Jakarta –
Sekolah Antikorupsi ‘Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi’ yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapatkan apresiasi dari para kepala desa (kades).
Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Muji Subagyo menilai program yang digagas oleh Ahmad Luthfi merupakan terobosan yang bagus. Para kades pun berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan sampai di tingkat kabupaten.
“Saya berharap tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau bisa ini bisa berkelanjutan di tingkat kabupaten,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikannya di sela acara Sekolah Antikorupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa, (29/4/2025).
Melalui kegiatan ini, Muji mengatakan para kepala desa bisa memahami materi-materi yang lebih detail mengenai desa antikorupsi. Sebab, saat ini kepala desa dituntut lebih hati-hati dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat provinsi, dan kabupaten.
“Tidak semua kepala desa itu berangkat dari pendidikan yang sama. Sehingga dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini semua konsep bisa diketahui,” katanya.
Senada, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo mengatakan Sekolah Antikorupsi yang digagas Ahmad Luthfi sangat menarik. Sebab, kegiatan ini memacu kinerja kepala desa agar sangat hati-hati karena ada aturan-aturan.
“Alhamdulillah ada Sekolah Antikorupsi ini. Sangat bermanfaat karena kita tahu mana pos-pos yang sebenarnya (penggunaan Bankeu),” jelasnya.
Cipto menegaskan selama ini ada kendala terkait proses administrasi. Sebagai contoh untuk mencairkan dana desa dibutuhkan faktur pajak. Belum lagi ada aturan yang berubah-ubah.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Sekolah Antikorupsi merupakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Diikuti oleh 7.810 kepala desa, Sekolah Antikorupsi menghadirkan pemateri ada dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jawa Tengah.
Ia menjelaskan saat ini sudah ada 30 Desa Antikorupsi, dan 297 desa yang sedang diajukan Desa Antikorupsi di Jawa Tengah.
“Ini adalah upaya agar pembangunan yang leading sektornya di desa nanti betul-betul tepat sasaran. Dari mana kita bangun, adalah dari desa itu sendiri. Di sana ada potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa,” pungkasnya.
(ega/ega)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini